Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak sedikit belanja yang dilaksanakan telah berlaku secara umum, misalkan sewa akomodasi hotel, pembelian tiket transportasi, dan langganan koran/majalah. Sangking lumrahnya, belanja kebutuhan tersebut dianggap hal yang sepele oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan banyak ditemukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru menyampaikan usulan Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, atau bahkan ada kegiatan di Hotel yang pelaksanaan kegiatannya sudah selesai barulah kemudian PPK membuat Usulan ke UKPBJ untuk meminta Pokja menyelesaikan administrasinya. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak fiktif, benar-benar dilaksanakan dan dapat dibuktikan daftar hadir pesertanya, maka Pokja Pemilihan yang telah ditunjuk oleh Pimpinan UKPBJ tidak punya pilihan lain selain melanjutkan proses pengadaan dengan administrasi dibuat/ditarik mundur.



Berdasarkan permasalahan di atas, maka ada baiknya kami jelaskan mengenai proses pengadaan jasa akomodasi hotel.

Untuk pengadaan jasa akodomasi hotel sendiri dibagi menjadi dua dan harus diperhatikan betul-betul oleh PPK. Pengadaan sewa hotel yang nilainya di atas Rp 200 juta merupakan kewenangan Pokja Pemilihan, sedangkan untuk nilai di bawah Rp 200 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Jika hotel tersebut tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, maka bisa penunjukan langsung, kalaupun diadakan secara pengadaan langsung juga bisa selama nilainya paling banyak Rp 200 juta.

Pada Pasal 38 ayat (5) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyebutkan bahwa sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat masuk kedalam kategori “Penunjukan Langsung“, sedangkan dalam Perlem LKPP No 12/2018 yang merupakan aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan jasa akomodasi hotel masuk kedalam kategori “pengadaan barang/jasa yang dikecualikan” yang dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan artinya Belanja Barang/Jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Sesuai dengan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2018 pelaksanaan pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan terbagi lagi ke dalam 4 kriteria, yakni:

a. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan barang/jasa tersebut;
b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (excess demand)  dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual;
c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; dan/atau
d. Barang/jasa yang merupakan karya seni  dan  budaya dan/atau industri kreatif.

Berdasarkan kriteria di atas, pengadaan jasa akomodasi hotel lebih tepat merujuk pada kriteria (a). Pelaksanaannya pun sangat mudah, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Perlem LKPP 12/2018. Agar proses pengadaan jasa akomodasi hotel tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan perhatikan hal-hal berikut ini.
  1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan sampai lupa memasukan paket kegiatan jasa akomodasi hotel tersebut ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Jauh hari sebelumnya mengusulkan paket tersebut ke UKPBJ agar ditindaklanjuti;
  2. PPK dan Pokja Pemilihan agar melakukan reviu RUP dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Jangan sampai salah memasukan nama kegiatan dalam DPA, seperti di DPA tertulis “belanja kegiatan makan minum” tetapi ternyata menurut penjelasan PPK, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah belanja jasa akomodasi hotel berbintang full day. Langkah yang harus dilakukan adalah DPA tersebut harus direvisi menjadi belanja jasa akomodasi hotel berbintang full day karena belanja kegiatan makan minum yang nilainya di atas Rp 200 juta itu dilaksanakan secara tender, bukan masuk ke dalam subkategori praktik bisnis yang sudah mapan.
  3. Sejumlah Pemerintah Daerah DPAnya belum mengakomodir belanja fullboard/fullday seperti pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dimana pada DPA kode rekeningnya masih dipisah seperti belanja sewa aula rapat dengan 1 kode rekening yang terpisah dengan belanja makan minum dengan 1 kode rekening tersendiri juga, tetapi kedua-duanya dilaksanakan di Hotel yang sama. Untuk kasus demikian, maka disarankan untuk melakukan revisi DPA dengan mengkonsolidasikan kedua kode belanja tersebut menjadi satu paket belanja sewa hotel.
  4. Meskipun pengadaan jasa akomodasi hotel bisa dilaksanakan secara kompetisi dan non kompetisi, disarankan pemilihan penyedia dilakukan secara non kompetisi, dimana Pokja Pemilihan kemudian dapat mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran.
  5. Pokja Pemilihan selanjutnya dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu.
  6. Kontrak disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ditetapkan Penyedia. Bentuk kontrak agar disesuaikan dengan pasal 28 Perpres 16/2018.

Demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat bagi para pelaku pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan jasa akomodasi hotel.

3 Responses to "Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel"

  1. Saya masih ragu untuk makan minum yang di laksanakan di hotel yang nilainya di atas 200 juta, yang di jelaskan di atas..
    apabila makan minum disediakan oleh catering hotel, apakah masih tidak bisa dengan penunjukan langsung, karena itu kan termasuk dari pelayanan hotel yang termasuk dalam praktik bisnis yang sudah mapan.
    mohon pencerahannya segera karena kami sedang ada keraguan untuk masalah ini, apalagi kita mau mengadakan event besar yang berhubungan dengan penyediaan konsumsi yang langsung disediakan oleh pihak hotel. untuk dilaksakanan tender sudah tidak sempat lagi

    ReplyDelete
  2. To : Perusahaan BUMN/SWASTA Nasional Ditempat
    Up/attn : pimpinan/finance/marketing
    Perihal : Surat Perkenalan & Kerjasama
    Terlampir : 1 Perincian Penerbitan Bank Garansi & Surety Bond

    Dengan Hormat,
    Salam hangat dari PT. MITRA JASA INSURANCE(Consultan Bank Garansi Dan Asuransi)
    Perkenankan kami untuk memperkenalkan perusahaan kami, PT. MITRA JASA
    INSURANCE Dimana kami telah di back up beberapa perusahaan Asuransi
    Kerugian Swasta Nasional Maupun BUMN serta Perusahaan kami telah
    ditunjuk untuk memasarkan bank garansi yang terbitkan oleh Bank
    diantaranya: BANK BNI , BRI , BCA , BII , EXIM , DKI , BTN , SINARMAS
    , MUTIARA , AGRA , KALTIM , SUMSEL , BUMIPUTERA , MANDIRI,DLL,serta
    bank dan Asuransi Penerbit lainnya.Pada kesempatan ini kami menawarkan
    kerjasama dibidang penerbitan bank Garansi / Surety bond,dimana
    didalam penerbitannya kami memberikan prosedur relatif mudah yaitu :
    NON COLLATERAL (Tanpa Agunan), Serta Jaminan polis siap kami antar.
    Jasa General Insurance Bank Garansi Dan Asuransi Yang Kami Tawarkan
    Diantaranya :
    – JAMINAN PENAWARAN (Bid Bond)
    – JAMINAN PELAKSANAAN (Performance Bond)
    – JAMINAN UANG MUKA (Advance Payment Bond)
    – JAMINAN PEMELIHARAAN (Maintenance Bond)
    1.Contractor all risk (CAR)
    2.Conprenshive general liability ( CGL)
    3.Workman compensation liability (WCL)
    4.Automobile liability (AL)
    5.Custom bond
    6.Property all risk (PAR)
    7.Erection all risk ( EAR)
    8.Marine hull insurance (MH)
    9.Cargo
    10. Sp2d Akhir Tahun ( Surat Perintah Pencairan Dana )
    11.KMK (kredit modal kerja)
    Besar harapan kami kiranya perusahaan kami diberikan kesempatan dan
    kepercayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan bapak/ibu
    kelola terutama dalam hal perlindungan terhadap resiko (Wan Prestasi)
    baik itu proyek yang sedang berjalan / akan dilaksanakan maupun proyek
    yang sudah berjalan kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu
    proses cepat serta jaminan polis siap di antar.
    Demikianlah penawaran dari kami, semoga ini merupakan awal kerjasama
    yang baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang,atas perhatian
    dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    Salam.

    nirwan junaidi

    PT.MITRA JASA INSURANCE

    Alamat :Jl.cipinang jagal no.7 Rt.005/016 cipinang pulogadung

    Telp : 021-22476367

    Fax : 021-22472288

    Telp : 0813 8889 4124

    Email : nirwanjunaidi5@gmail.com

    ReplyDelete