LKPP dan PPS (Public Procurement Service) Korea secara resmi memperpanjang kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas pengadaan publik melalui penandatangan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan di kantor LKPP lama, Jumat (02/10) di Jakarta. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya LKPP dalam mengembangkan sektor pengadaan melalui jalur kemitraan dengan negara-negara maju.
Setidaknya Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan, yang memang Negara yg paling berhasil dalam penerapan e-Gov di dunia, bisa dilihat Negara Gingseng tersebut maju, baik dari segi pemerintahan dan segi Ekonomi. Kalau dalam Penerapan e-Proc di Indonesia disebut LPSE, sedangkan di Korea Selatan ada namanya Public Procurement Service (PPS). Walaupun jelas jika dianalisis LPSE masih Jauh kualitasnya dari PPS.
Agus menjelaskan bahwa pada dua tahun yang lalu LKPP juga telah melakukan kesepakatan perjanjian kerja sama yang serupa dengan PPS Korea. Namun, kerja sama tersebut belum diikuti dengan kegiatan konkrit yang menguntungkan kedua belah pihak. “Saya berharap pada tahap berikutnya kita dapat saling mempelajari apa yang belum kita ketahui secara lebih rinci tentang bentuk kerja sama apa dalam waktu dekat ini. (Saya) berharap penandatanganan perjanjian ini dapat menjadi awal yang baru bagi kita,” kata Agus.
Dalam kaitan dengan mekanisme pasar saat ini, Agus menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan secara elektronik sangat membutuhkan mengaplikasikan sistem teknologi dan informasi yang canggih. Apalagi, LKPP telah mengadopsi e-tendering dan e-purchasing dalam memfasilitasi K/L/D/I untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien.
Korea, sebagai negara yang unggul dalam sektor teknologi informasi dan pengadaan barang/jasa secara elektronik, menjadi salah satu acuan LKPP dalam mengembangkan sistem pengadaan elektronik. Oleh sebab itu, kerja sama antara LKPP dan PPS Korea diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem e-procurement Indonesia ke depan.
Apalagi, menurut Agus, hal ini didukung oleh tingkat melek e-procurement di Korea yang mencapai hingga 90%. “Kami berharap, dalam waktu dekat ini, kami dapat belajar dari Korea. Korea saat ini lebih andal dalam hal keberagaman pendekatan (penyelenggaraan pengadaan),” lanjutnya.
Sementara itu, Administrator PPS Korea Kim Sang Kyu menyambut senang dengan perpanjangan perjanjian kerja sama ini. Kim berjanji akan mengadakan kerja sama dalam bentuk riil antara Korea dan Indonesia. Jika mengacu data kooperasi pada tahun-tahun sebelumnya, Kim mengakui bahwa tren kerja sama sebenarnya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun.
Kim menyambut baik niatan Indonesia untuk menjalin kerja sama pengembangan e-procurement bersama PPS Korea Selatan. Menurutnya, Layanan Koneps Korsel merupakan layanan unggulan dan telah terbukti mendapat penghargaan dunia sebagai lembaga pengadaan yang transparan.
Korea Selatan memiliki komitmen yang lebih besar daripada Indonesia dalam menjalankan e-procurement ini. Hal ini terlihat dari lembaga yang mengelola e-procurement di Korea Selatan, yaitu PPS. Lembaga e-procurement di Korea telah menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada publik. Seperti pada transparansi yang dilakukan oleh lembaga PPS yang membuat publik semakin percaya akan kinerjanya sebagai lembaga e-procurement. Lembaga ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan . Lain halnya di Indonesia, yang ada hanyalah transparansi semu. Hal ini ini dipengaruhi kurangnya dukungan dari pimpinan. Dalam hal ini pimpinan berperan sebagai kekuatan politis yang dapat mencegah tindakan korupsi. Akibat dukungan lemah ini, implementasi LPSE tidak dilakukan dengan sepenuh hati sehingga kinerjanya pun masih belum melihatkan keberhasilan yang signifikan dibandingkan dengan lembaga e-procurement di Korea.
“Berdasarkan hasil yang didapat selama ini, saya berjanji bahwa akan ada kerja sama yang lebih bahik untuk dua tahun ke depan,” kata Kim.
Reference : lkpp.go.id
Setidaknya Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan, yang memang Negara yg paling berhasil dalam penerapan e-Gov di dunia, bisa dilihat Negara Gingseng tersebut maju, baik dari segi pemerintahan dan segi Ekonomi. Kalau dalam Penerapan e-Proc di Indonesia disebut LPSE, sedangkan di Korea Selatan ada namanya Public Procurement Service (PPS). Walaupun jelas jika dianalisis LPSE masih Jauh kualitasnya dari PPS.
Agus menjelaskan bahwa pada dua tahun yang lalu LKPP juga telah melakukan kesepakatan perjanjian kerja sama yang serupa dengan PPS Korea. Namun, kerja sama tersebut belum diikuti dengan kegiatan konkrit yang menguntungkan kedua belah pihak. “Saya berharap pada tahap berikutnya kita dapat saling mempelajari apa yang belum kita ketahui secara lebih rinci tentang bentuk kerja sama apa dalam waktu dekat ini. (Saya) berharap penandatanganan perjanjian ini dapat menjadi awal yang baru bagi kita,” kata Agus.
Dalam kaitan dengan mekanisme pasar saat ini, Agus menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan secara elektronik sangat membutuhkan mengaplikasikan sistem teknologi dan informasi yang canggih. Apalagi, LKPP telah mengadopsi e-tendering dan e-purchasing dalam memfasilitasi K/L/D/I untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien.
Korea, sebagai negara yang unggul dalam sektor teknologi informasi dan pengadaan barang/jasa secara elektronik, menjadi salah satu acuan LKPP dalam mengembangkan sistem pengadaan elektronik. Oleh sebab itu, kerja sama antara LKPP dan PPS Korea diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem e-procurement Indonesia ke depan.
Apalagi, menurut Agus, hal ini didukung oleh tingkat melek e-procurement di Korea yang mencapai hingga 90%. “Kami berharap, dalam waktu dekat ini, kami dapat belajar dari Korea. Korea saat ini lebih andal dalam hal keberagaman pendekatan (penyelenggaraan pengadaan),” lanjutnya.
Sementara itu, Administrator PPS Korea Kim Sang Kyu menyambut senang dengan perpanjangan perjanjian kerja sama ini. Kim berjanji akan mengadakan kerja sama dalam bentuk riil antara Korea dan Indonesia. Jika mengacu data kooperasi pada tahun-tahun sebelumnya, Kim mengakui bahwa tren kerja sama sebenarnya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun.
Kim menyambut baik niatan Indonesia untuk menjalin kerja sama pengembangan e-procurement bersama PPS Korea Selatan. Menurutnya, Layanan Koneps Korsel merupakan layanan unggulan dan telah terbukti mendapat penghargaan dunia sebagai lembaga pengadaan yang transparan.
Korea Selatan memiliki komitmen yang lebih besar daripada Indonesia dalam menjalankan e-procurement ini. Hal ini terlihat dari lembaga yang mengelola e-procurement di Korea Selatan, yaitu PPS. Lembaga e-procurement di Korea telah menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada publik. Seperti pada transparansi yang dilakukan oleh lembaga PPS yang membuat publik semakin percaya akan kinerjanya sebagai lembaga e-procurement. Lembaga ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan . Lain halnya di Indonesia, yang ada hanyalah transparansi semu. Hal ini ini dipengaruhi kurangnya dukungan dari pimpinan. Dalam hal ini pimpinan berperan sebagai kekuatan politis yang dapat mencegah tindakan korupsi. Akibat dukungan lemah ini, implementasi LPSE tidak dilakukan dengan sepenuh hati sehingga kinerjanya pun masih belum melihatkan keberhasilan yang signifikan dibandingkan dengan lembaga e-procurement di Korea.
“Berdasarkan hasil yang didapat selama ini, saya berjanji bahwa akan ada kerja sama yang lebih bahik untuk dua tahun ke depan,” kata Kim.
Reference : lkpp.go.id
0 Response to "Korsel Mendapatkan Penghargaan Dunia sebagai Lembaga Pengadaan yang Transparan, Indonesia Perpanjang Kerjasama"
Post a Comment