APIP Bantu Deteksi Penyimpangan Di Awal Pengadaan

Kepala LKPP Agus Prabowo memberikan sambutan dalam kegiatan Membangun Kerjasama Melalui Pola Kemitraan LKPP dengan APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kendari - Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai sangat penting karena mampu mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengadaan sejak awal. Untuk itu, APIP dituntut agar paham mengenai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, dunia inspektorat sedang mengalami transformasi. Menurutnya, pola pengawasan dan audit di akhir pengadaan sudah tidak relevan karena sekarang sudah berkembang proses probity audit atau probity adviser. Sebagai probity adviser, inspektorat dapat mengawal dan melakukan audit sepanjang proses pengadaan berlangsung dari awal perencanaan hingga serah terima barang.

"Ikut serta mengawasi ketika prosesnya berlangsung, agar di kemudian hari tidak terjebak dalam satu masalah. Ini mirip seperti sistem monev yang pernah populer di tahun 80'an. " kata Agus saat membuka kegiatan Pola Kemitraan LKPP dengan APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kamis (18/02) di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Agus menambahkan, agar inspektorat mampu melaksanakan tugas sebagai probity adviser pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik setidaknya harus memiliki tiga kecakapan.

Pertama, probity adviser harus menguasai masalah. Dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Mulai dari aturan, mekanisme, hingga risiko yang mungkin timbul dalam proses pengadaan.

Lanjutnya, probity adviser harus legal atau memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. "Belum semua aparat APIP memiliki sertifikat ahli pengadaan. Jangan sampai mereka kagok melakukan probity, meskipun APIP tidak diwajibkan memiliki (sertifikat ahli pengadaan)," tutur Agus.

Terakhir adalah harus memiliki dukungan emosi yang dekat, berdampingan dan bersama-sama dengan SKPD dalam melancarkan program pembangunan. Menurut Agus, selama ini ia sering melihat posisi APIP berjauhan dengan SKPD. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sementara ketika APIP mendekat ke satker akan dicurigai

"Jaman sekarang adalah era kolaborasi. Pendekatannya adalah paham akan tujuan besar bersama yang ingin dicapai dan masing-masing bekerja keras untuk menggapai tujuan tersebut. Masing-masing pihak boleh kolegial, " tuturnya.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP Aris Supriyanto mengatakan, kerjasama LKPP dan APIP Sulawesi Tenggara diharap dapat menyamakan persepsi dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat meminimalisir hambatan yang mungkin dapat terjadi.

"Sehingga potensi penyalahgunaan wewnang ataupun kesalahan dan kerugian negara bisa diminimalisir dan dampaknya dapat memperlancar proses pembangunan di daerah," kata Aris.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengharapkan, kerjasama penyamaan persepsi dapat memberikan pemahaman lebih kepada inspektur ataupun auditor dalam melakukan pengawasan khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Meski pengadaan sudah dilakukan secara online, namun masih terdapat permasalahan. Kita menugaskan APIP untuk melakukan pengawasan intern. Untuk menjalankan pengawasan tersebut, APIP membutuhkan kometensi dan pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah." Kata Nur Alam yang dibacakan oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara Suryo Margono.

Nur Alam mengharapkan seluruh peserta kegiatan dapat mengikuti dengan baik sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan diimplementasikan dengan benar.

Source : lkpp.go.id

0 Response to "APIP Bantu Deteksi Penyimpangan Di Awal Pengadaan"

Post a Comment

Contact Us