Deputi LKPP: Secara Ekstrem Fungsi Pengadaan Ke Depan Bisa Jauh Berbeda dengan Masa Sekarang


Pengadaan.web.id - Dukungan inovasi dan proyeksi yang matang menjadi sangat penting dalam mempersiapkan perubahan pola pengadaan ke depan. Pasalnya, perkembangan IT mendorong perubahan mekanisme pengadaan lebih cepat.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak Patriastomo mengatakan bahwa secara ekstrem fungsi pengadaan ke depan bisa saja berbeda dengan fungsi pengadaan saat ini.  “Apakah ULP itu masih seperti hari ini? Apakah LPSE masih seperti hari  ini? Apakah e-katalog masih seperti hari ini? Tentu tidak,” ujarnya.

Atas dasar itulah, LKPP menggelar diskusi internal mengenai sistem logistik dan e-commerce yang bertajuk “Trends Supply Chain dan Memahami Mekanisme E-Commerce” beberapa waktu yang lalu di kantor LKPP. Diskusi ini menghadirkan Ketua Bidang Teknik, Litbang, Standardisasi, dan Pelayanan Masyarakat IAPI Khairul Rizal dan Ketua Indonesian E-Commerce Association Aulia Ersyah Marinto untuk mengupas kedua tema itu.

Khairul menyoroti perkembangan rantai pasok di Cina  dan tantangan untuk perkembangan e-katalog di Indonesia. Ia menjelaskan, ada tiga komponen besar yang menjadi kunci dalam mendongkrak kinerja logistik di Cina, meliputi inovasi di sektor produksi, rantai pasok, dan pemasaran.

Hal ini didukung oleh sepuluh jenis strategi logistik, di antaranya intensifikasi penelitian dan pengembangan di bidang produksi, logistik, distribusi, pemasaran, dan sistem IT, dukungan regulasi pemerintah, dan dukungan dari asosiasi pengadaam yang kuat. “Jadi, definisi umum supply chain management itu sebenarnya adalah integration: integration  of internal and external process. Jadi, itu luas banget,” ujarnya.

Di sisi lain, berkaca pada kuatnya penetrasi asing di pasar domestik, Khairul menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengadopsi strategi yang sama seperti di Cina, yaitu dengan membentuk government Enterprises untuk  memberikan proteksi terhadap pangsa pasar dalam negeri.

Apalagi, menurutnya, akumulasi nilai pengadaan dari sektor pemerintah, BUMN, serta perusahaan minyak dan gas di Indonesia sangat besar. Hal ini perlu mendapatkan perlindungan guna menghindari dampak negatif dari pemberlakuan perdagangan bebas.

“E katalog kita itu—kalau kita konsolidasi itu, Pak—(nilai pengadaan-red) BUMN ya 1.500 (triliun), Bapak (sektor pemerintah-red) 800 triliun taruh lah, tambah lagi (perusahaan) oil and gas 2.500 (triliun). Taruh 30%-nya itu kita protect, Pak. Kalau nggak, habis!” ujarnya.

Untuk itu, Khairul beranggapan ada beberapa tantangan bagi Indonesia ke depan, terutama dalam memberdayakan komoditas dan produk lokal, meningkatkan daya saing dan  kualitas produk,  dan mendorong e-katalog sebagai bagian dari strategi pemasaran.

Sementara itu, saat disinggung soal praktik pengadaan melalui e-commerce, khususnya bagi korporasi dan pemerintah, Aulia Ersyah Marinto menjelaskan bahwa persoalan pengadaan melalui e-commerce saat ini masih terkendala oleh perbedaan proses bisnis.

Proses sebelum pemesanan, terang Aulia, cenderung  memiliki diferensiasi dengan praktik online shop pada saat ini, misalnya mekanisme pembayaran dan pemberlakuan kontrak khusus. Padahal, kebanyakan usaha kecil dan menengah masih sangat dipengaruhi oleh perputaran arus kas (cash flow) dalam menjalankan usahanya.

“Begitu di korporasi (dan) berhadapan dengan supply chain, maka pesannya itu gampang. We can do it. Karena rumusannya sama: payment. Jadi, persoalan besar pertama adalah di sini harus diselesaikan sebelum mereka mengatakan, “Bisa nggak e-commerce men-support?” Kita akan men-support manakala semua proses di sini clear dari proses restitusinya,” ujar Aulia.

Di samping itu, Aulia juga mencatat bahwa pengiriman logistik  saat ini masih menghadapi tantangan besar. Jika dibandingkan dengan Cina, misalnya, pengenaan tarif pengiriman di Indonesia belum dapat diberlakukan satu harga. Menurut Aulia, hal ini disebabkan oleh bentuk pemilihan jasa ekspedisi yang masih dipengaruhi dengan promosi harga.

“Di Cina, pengiriman dari Beijing ke seluruh antero Cina satu harga. Jadi mereka sudah menyadari. Di Indonesia, ngirim dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Makassar itu pakai pesawat komersial, Pak. Jadi, si kargonya lihat dulu,”

Aulia menyebutkan, untuk menekuni bisnis online, penyedia juga dituntut memiliki kesiapan dalam hal operasional, produksi, dan mentalitas. Sayangnya, kesiapan penyedia online, terutama yang berskala kecil, masih belum cukup dalam menyanggupi peningkatan jumlah permintaan.

Sementara itu, bantuan pinjaman yang berasal dari bank cenderung masih dipengaruhi likuiditas dan suku bunga. “Jadi, banyak penjual kita di semua online e-commerce biasanya order-nya 50 tiba-tiba ditaruh Tokopedia, Bukalapak, Blanja jadi melonjak 200. Gelagepan. Nah, gelagepan (ketidaksanggupan dalam memenuhi permintaan-red) ini dia anteng-anteng aja; mentalnya nggak mental entrepreneur!” pungkas Aulia.

*Berita LKPP

0 Response to "Deputi LKPP: Secara Ekstrem Fungsi Pengadaan Ke Depan Bisa Jauh Berbeda dengan Masa Sekarang"

Post a Comment

Contact Us