Daftar Padanan Kata Istilah Ekonomi dan Lembaga Pemerintahan Dalam Bahasa Inggris

Tidak jarang kita harus men-translate sebuah istilah Bahasa Indonesia karena kebutuhan akademisi, bisnis, pemerintahan, atau terkait dengan tugas dan fungsi unit-unit di Lingkungan Pemerintahan dalam kaitannya dengan profesionalisme. Tentu dalam men-translatenya tidak sembarangan karena bisa merubah arti yang dimaksud apalagi untuk istilah ekonomi dan lembaga pemerintahan.


Untuk memudahkan pengalihbahasaan istilah-istilah ekonomi dan pemerintahan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kami telah mengumpulkan dari beberapa sumber terpercaya seperti world bank dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa memberikan sedikit panduan istilah ekonomi dalam bahasa Inggris yang disepadankan dengan istilah ekonomi dan pemerintahan dalam bahasa Indonesia. Berikut ini daftar terminologi / istilah-istilah ekonomi dan pemerintahan dalam Bahasa Inggris yang lazim digunakan di lingkungan akademisi, pemerintahan dan lainnya.

Istilah Ekonomi dan Pemerintahan
Dalam Bentuk Bahasa Inggris
Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
Additional Expenditure
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Performance-based budgeting
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Amdal Environmental Impact Assessment
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
State Budget
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P)
Revised State Budget
Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes)
Indonesia Health Insurance
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
National Financial Accountability Committee of the DPR
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI)
Budget Committee of the DPR
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Bank of Indonesia liquidity assistance
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Local community service agency
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Development Planning Agency at Sub-National Level
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
National Development Planning Agency
Badan Penawas Daerah (Bawasda)
Provincial Internal Audit Agency
Bank Indonesia (BI)
Central Bank
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
National Civil Service Agency
State Audit Agency
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
State Development Audit Agency
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
National Land Agency
Badan Pusat Statistik (BPS)
Central Bureau of Statistics
Bupati
District Head
Camat
Sub-District Head
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Notes on government financial report/s
Special Allocation Fund
Dana Alokasi Umum (DAU)
General Allocation Grant
Dana Otonomi Khusus
Special autonomy funds/grants
Fiscal balance transfers from the central government to regions
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Regional Representative Council
Dinas Bina Marga
Regional Road Offices
Issuance of spending authority
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Local Revenue Offices
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Regional Office of Manpower and Transmigration Department
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri (DPPHLN)
Directorate of External State Loans and Funds
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Parliament/House of Representatives
Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN)
Directorate State Securities Management
Produk Domestik Bruto (PDB)
Gross Domestic Product (GDP)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Gross Regional Domestic Product (GRDP)
Human Development Index (HDI)
Organisasi Buruh Internasional
International Labour Organization (ILO)
Dana Moneter Internasional (DMI)
International Monetary fund (IMF)
Instruksi Presiden
Inpres Presidential Instruction
Produsen Listrik Swasta
Independent Power Producer (IPP)
Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek)
Workforce and Social Insurance
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Social Insurance Administration Organization
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Community Health Insurance Scheme
Kabupaten
District
Kantor Wilayah (Kanwil)
Regional Office of Ministry
Kantor Akuntansi Regional (KAR)
Regional Accounting Office
Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran
Local Budget Verification and Implementing Office
Kecamatan
Sub-District
Kelurahan
Village
Keputusan Presiden (Keppres)
Presidential Decree
Kota
Urban District
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
Anti-Corruption Commission
Komite Kebijakan Percepatan Pengadaan Infrastruktur Prioritas (KKPPI)
National Committee on Policy for Accelerating Infrastructure Provision
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
State Treasury Offices
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Regional Autonomy Watch
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
General budgetary policies
General budget policies – provisional budget priorities and funding levels
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
National Institute of Public Administration
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Preliminary Unaudited Central Government Financial Report
National Public Procurement Agency
National Construction Services Development Board
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)
Ministry for State Apparatus Reforms
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Ministry of Communication and Information Technology
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ministry of Environment and Forestry
Kementerian Keuangan
Ministry of Finance
Kementrian Dalam Negeri
Ministry of Home Affairs
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Ministry of Education and Culture
Kementerian Agama
Ministry of Religious Affairs
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
People Consultative Assembly
Kementerian PUPR
Ministry Of Public Works And Housing
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Medium-term Expenditure Framework
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Report on local government finances
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Report of audit findings
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Other Lawful Local Revenue (of a provincial, kabupaten or city government)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Non-Governmental Organization (NGO)
Program Keluarga Harapan (PKH)
Family Hope Program
Own-Source Revenue
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Local Water Supply Utility
Peraturan Daerah (Perda)
Local Regulation
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Perpu Regulation in Lieu of Law
The National Petroleum Supplier
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
National Teacher Association
Program Kompensasi Pengganti Subsidi BBM
Compensation Program to Reduce Fuel Subsidy
Perusahaan Listrik Negara
National Electricity Company
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Non-Tax Revenue
Potensi Desa (Podes)
Village Potential Statistics
Pos Koordinasi (Posko)
Coordination Post
Peraturan Pemerintah (PP)
Government Regulation
Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Temporary civil service
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Health Center at Sub-District Level
Puskesmas Pembantu (Pustu)
Community Health Sub-center
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN)
Draft budget presented to the parliament
Rekening Dana Investasi (RDI)
Investment Fund Account
Rekening Pembangunan Daerah (RPD)
Regional Development Account
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
Annual Work Plans
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL)
Ministry and Agency Medium Term Strategic Plan 
Rencana Pembangunan Nasional (Repanas)
Five Year National Plan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Ministry Work Plan and Budget
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Government Work Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Medium-Term Development Plan
Unspent funds at end of fiscal year
Survai Tenaga Kerja Nasional (Sakernas)
Labor Force Survey
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
One Month Bank Indonesia Promissory Note
Sumber Daya Alam (SDA)
Shared National Resource Revenue
Subsidi Daerah Otonom (SDO)
Subsidy for Autonomous Regions
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Regional Financial Information System
Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)
Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
state-owned enterprises (SOEs)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
municipally-owned corporations
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
National Socio-Economic Survey
Rekening Tunggal Perbendaharaan
Treasury Single Account (TSA)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
“Qualified opinion” in Audit Board (BPK) report
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
“Unqualified opinion” in Audit Board (BPK) report
Usaha Micro, Kecil dan Menegah
Micro, Small and Medium-sized Enterprises

Semoga terminologi atau istilah dalam Bahasa Inggris ini bisa menjadi pedoman atau acuan penggunaan terminologi di lingkungan instansi Anda dan bisa bermanfaat.

0 Response to "Daftar Padanan Kata Istilah Ekonomi dan Lembaga Pemerintahan Dalam Bahasa Inggris"

Post a Comment