Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Aturan tersebut nantinya mengatur remunerasi kualifikasi tenaga ahli, ahli muda, madya maupun utama.
Kepmen 897 tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam salinan Kepmen 897 disebutkan bahwa besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli disusun berdasarkan pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dan tingkat pendidikan S1, S2 dan S3.
Dengan dikeluarkannya Kepmen remunerasi ini, nantinya akan berpengaruh pada peningkatan tenaga kerja sektor konstruksi yang bersertifikat. Pasalnya, di dalam aturan remunerasi yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi dilihat dari standar kompetensi dan pengalaman kerja.
Kepmen 897 itu menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Melalui aturan tersebut diharapkan tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. Karena itu, menteri menghimbau jangan sampai ada (penyedia jasa konsultansi) mengajukan penawaran harga pekerjaan jasa konsultan konstruksi sangat rendah. Jika sampai ada Penyedia Jasa yang melakukan praktik membanting harga untuk jasa konsultan maka dikenakan blacklist. Hal ini berguna untuk pemberian penghargaan kepada tenaga kerja konstruksi yang selama ini dipandang sebelah mata.
Berikut adalah link unduh untuk peraturan-peraturan di atas.
Kepmen 897 tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam salinan Kepmen 897 disebutkan bahwa besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli disusun berdasarkan pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dan tingkat pendidikan S1, S2 dan S3.
Dengan dikeluarkannya Kepmen remunerasi ini, nantinya akan berpengaruh pada peningkatan tenaga kerja sektor konstruksi yang bersertifikat. Pasalnya, di dalam aturan remunerasi yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi dilihat dari standar kompetensi dan pengalaman kerja.
Kepmen 897 itu menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Melalui aturan tersebut diharapkan tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. Karena itu, menteri menghimbau jangan sampai ada (penyedia jasa konsultansi) mengajukan penawaran harga pekerjaan jasa konsultan konstruksi sangat rendah. Jika sampai ada Penyedia Jasa yang melakukan praktik membanting harga untuk jasa konsultan maka dikenakan blacklist. Hal ini berguna untuk pemberian penghargaan kepada tenaga kerja konstruksi yang selama ini dipandang sebelah mata.
Adapun besaran remunerasi minimal untuk Provinsi DKI Jakarta dengan Indeks Standar Remunerasi 1,00. Untuk provinsi lainnya dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi DKI Jakarta dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sesuai lokasi proyek dilaksanakan. Diketahui Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi setiap provinsi berbeda.
Contoh Penggunaan:
- Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, maka besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 30.000.000,-
- Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, maka besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 52.000.000,-
Contoh Penggunaan:
Contoh 1
Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat = 0.915
Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda = Rp. 24.000.000,-
Maka:
Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda)
= 0.915 x Rp. 24.000.000,-
= Rp. 21,960,000,-
Dibulatkan = Rp. 21.960.000,-
Contoh 2
Untuk Sumatera Utara, Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi adalah 0,964. Dengan demikian untuk tenaga ahli muda S1 dengan pengalaman 1 tahun, maka besaran remunerasi minimalnya adalah Rp 17,352 juta per bulan.
Lalu lulusan S2 pengalaman 1 tahun Rp 25,546 juta per bulan dan S3 dengan pengalaman 1 tahun Rp 29,884 juta. Tenaga ahli madya S1 pengalaman 1 tahun Rp 20,24 juta per bulan, S2 pengalaman 1 tahun Rp 28,92 juta dan S3 pengalaman 1 tahun Rp 33,74 juta. Kemudian tenaga ahli utama pengalaman 1 tahun Rp 24,582 juta per bulan, S2 pengalaman 1 tahun Rp 34,222 juta dan S3 pengalaman 1 tahun Rp 41,452 juta.
Adanya standar biaya langsung personel minimal ini, maka tenaga kerja konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Kepmen 897 ini diharapkan mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi tenaga ahli dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.
Adanya standar biaya langsung personel minimal ini, maka tenaga kerja konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Kepmen 897 ini diharapkan mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi tenaga ahli dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.
- Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
- Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
Selamat pagi. Maaf mau bertanya, sehubungan dengan standar remunerasi yang telah ditetapkan Kemen PUPR,
ReplyDeleteApabila Pemerintah Daerah dengan alasan kemampuan keuangan daerah hanya bisa membayar jauh di bawah angka di atas, apa konsekwensinya?lalu bagaimana solusinya, bagaimana PPK mau menetapkan HPS, bagaimana Pokja Pemilihan melakukan evaluasi?
( Pemerintah Daerah sudah menetapkan SHBJ yang dituangkan dalam Perkada, tetapi angkanya sangat jauh dibawah angka tersebut dan sudah dipergunakan untuk semua belanja daerah )
solusinya tidak usah pakai tenaga ahli...
DeleteWalaupun tanaga yang kita usulkan berijazah s1 atau lebih tapi kalo tidak mempunyai SKA dari lembaga Resmi yang di akui oleh pemerintah, maka hitungannya tetap tanaga sub profesional...
iyu sudah termauk ppn atau belum?
ReplyDelete