Pengadaan.web.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan turut memantau dan menelusuri kasus dugaan korupsi di sektor pertahanan. Arahan tersebut datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa KPK harus berani pasang badan di dalam sektor pertahanan. Hal tersebut dinilai penting demi mengamankan uang negara dari bisnis alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Perlu kekuasaan yang sangat kuat agar KPK punya wewenang di sektor pertahanan. Ini yang saat ini masih absen," papar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Andan Topan Husodo, di Puri Imperium Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).
Ia menegaskan bahwa seharusnya KPK bisa menyelidiki para jenderal yang memiliki wewenang dalam mengatur sistem pertahanan negara. Salah satunya ialah dalam pengadaan alutsista. Terlebih lagi selama ini banyak ketidaksesuaian antara kebutuhan pertahanan negara dengan alutsista yang disediakan.
"Kita belum lihat ada jenderal yang pernah dijerat oleh KPK. Padahal, korupsi di sektor ini juga besar," tegasnya.
ICW menilai problem korupsi di sektor pertahanan harus bisa diurai. Apalagi di sektor ini juga menyerap anggaran negara yang cukup besar dan tidak pernah tersentuh.
"Korupsi di alutsista ini kan sudah di drive oleh provider. Alutsista juga ditentukan oleh para rekanan sehingga tidak menjawab desain sistem pertahanan yang efektif," tutupnya.
 |
| Ilustrasi Sektor Pertahanan/Alutista |
"Perlu kekuasaan yang sangat kuat agar KPK punya wewenang di sektor pertahanan. Ini yang saat ini masih absen," papar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Andan Topan Husodo, di Puri Imperium Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).
Ia menegaskan bahwa seharusnya KPK bisa menyelidiki para jenderal yang memiliki wewenang dalam mengatur sistem pertahanan negara. Salah satunya ialah dalam pengadaan alutsista. Terlebih lagi selama ini banyak ketidaksesuaian antara kebutuhan pertahanan negara dengan alutsista yang disediakan.
"Kita belum lihat ada jenderal yang pernah dijerat oleh KPK. Padahal, korupsi di sektor ini juga besar," tegasnya.
ICW menilai problem korupsi di sektor pertahanan harus bisa diurai. Apalagi di sektor ini juga menyerap anggaran negara yang cukup besar dan tidak pernah tersentuh.
"Korupsi di alutsista ini kan sudah di drive oleh provider. Alutsista juga ditentukan oleh para rekanan sehingga tidak menjawab desain sistem pertahanan yang efektif," tutupnya.
0 Response to "ICW Minta KPK Berani Pasang Badan untuk Memantau Pengadaan Alutsista"
Post a Comment