Jakarta - LKPP bersama dengan Cordela Hotel, Gramedia, Horison Hotels Group, dan Sahid Hotels melakukan kerja sama penerapan mekanisme pembayaran Public Private Payment-Ship sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di LKPP.
Melalui penerapan kerja sama ini, proses pembayaran yang terkait dengan pengadaan langsung pada keempat penyedia tersebut dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Solusi pengelolaan keuangan ini juga sangat dibutuhkan bagi LKPP, khususnya dalam mempermudah belanja barang, persediaan, dan jasa hotel.
“Jadi, kerja sama pembayaran ini adalah kolaborasi sistem pembayaran antara LKPP dan penyedia barang dan jasa (yang) dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam hal ini pelaksanaan penatausahaan anggaran,” kata Kepala Biro Umum dan Keuangan Dwi Wahyuni Kartianingsih saat membuka acara sosialisasi bertajuk “Implementasi Kerja Sama Pembayaran” di kantor LKPP, Selasa (14/06).
Ia menjelaskan, kerja sama pembayaran ini diharapkan dapat mengurangi beban pekerjaan pengelola pengadaan dan mempercepat proses pembayaran. Kerja sama ini, lanjut Dwi, sekaligus dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan harga yang kompetitif, mempermudah pengawasan belanja barang/jasa, serta membantu mengolaborasikan manajemen sektor swasta yang terkenal sangat transparan dan akuntabel ke dalam manajemen di sektor publik.
“Kemudian dari sisi penyedia, tentunya bisa lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan tentunya menghilangkan barrier to entry,” ungkapnya.
Dwi mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan e-purchasing, khususnya untuk belanja pengadaan yang bersifat rutin (routine) dan tersendat (bottleneck) seperti belanja ATK dan pemeliharaan kendaraan.
Artinya, 80% dari belanjaan yang dibutuhkan oleh unit kerja (belanjaan rutin-red) diharapkan dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran PP Payment-Ship ini. “Jadi kami fokuskan di (belanja yang) routine dan bottleneck kalau dilihat dari tingkat risiko dan besaran nilai belanjanya,” ujar Dwi.
Lalu, apa perbedaan dengan mekanisme pembayaran pada umumnya? Dengan mekanisme pembayaran konvensional, unit keuangan pemerintah baru dapat melakukan pembayaran setelah PPK telah menyelesaikan urusannya dengan penyedia.
Sementara itu, pembayaran menggunakan mekanisme PP Payment-Ship memungkinkan unit keuangan pemerintah untuk berurusan langsung dengan penyedia dengan mengacu pada guarantee letter yang disimpan PPK.
“Nah, dengan adanya kerja sama pembayaran, BUK dan unit keuangan itu melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan jasa (untuk) mengetahui informasi-informasi tentang barang dan jasa, NPWP, nama perusahaan, dan nomor rekening sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi kesalahan administrasi. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan guarantee letter yang fungsinya sebagai (alat) monitoring [sic!],” pungkas Dwi.
Source : lkpp.go.id
0 Response to "PP Payment-Ship: Solusi Sederhanakan Mekanisme Pembayaran Pemerintah"
Post a Comment