Yogyakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Prabowo dan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam Pengembangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa, Selasa (08/03) di Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Agus didaulat untuk memberikan kuliah umum mengenai pengadaan barang/jasa. Berbicara di depan ratusan mahasiswa semester IV dan VI Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Agus menyampaikan garis besar sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ia menggambarkan pengadaan barang jasa di Indonesia secara umum sebagai sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan pengelola pengadaan dan penyedia dalam melaksanakan proses pengadaan.
Agus juga bercerita tentang isu terkini seperti sustainable development atau pengadaan berkelanjutan, yaitu membangun dengan tidak hanya memikirkan sisi ekonomis saja, namun juga memperhatikan tiga aspek penting lain yaitu, kelayakan ekonomis, diterima masyarakat luas dan yang terpenting, menghormati kelestarian fungsi lingkungan.
Ia mengungkapkan, bahwa di negara lain pengadaan sudah menjadi bidang keilmuan yang diminati, bahkan beberapa universitas sudah menawarkan pendidikan hingga tingkat program S2 Pengadaan. Ia juga menyinggung, beberapa tahun ke depan para mahasiswa dapat menjadi pelaku dan terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Kami ingin civitas akademika UMY menjadi bagian dari pengadaan. Mudah-mudahan MoU bisa menjadi pintu masuk di bidang akademik, dan nanti banyak ahli pengadaan lahir dari UMY,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti kebutuhan Indonesia akan ahli pengadaan yang berwawasan luas, kompeten, memiliki ketrampilan dan sikap serta siap untuk melaksanakan prinsip pengadaan dengan baik. “Jika urusan dipegang ahlinya, maka akan lebih baik. Untuk belanja negara yang lebih efisien” jelasnya.
Mahasiswa yang hadir terlihat antusias mengikuti kuliah umum mengenai pengadaan. Salah satunya Arya, mahasiswa semester 6 yang hadir dalam kuliah umum tersebut mengungkapkan ketertarikannya akan pengadaan barang jasa. “implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah itu berefek langsung kepada masyarakat, seperti kemudahan perbaikan jalan yang sudah di e-katalog kan, akan mempercepat public delivery kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara mahasiswa lainnya mengkritisi pengadaan di daerah asalnya yang dianggap kurang sesuai, seperti pengadaan mobil dinas namun ternyata mobil tersebut tidak sesuai dengan kontur geografis di daerah tersebut sehingga penerima mobil dinas lebih memilih untuk menggunakan motor untuk beraktivitas.
Berdasarkan gambaran yang diberikan, menurut Kepala LKPP secara filosofi, ada rukun efektivitas yang tidak dijalankan oleh pengelola pengadaan dalam kasus tersebut. “Ke depannya harus dibuat spek mobil yang efektif untuk di daerah tersebut, sehingga pengadaannya benar-benar sesuai,” jawabnya.
Sesuai dengan semangat LKPP yang ingin menggelorakan pengadaan yang kredibel, setelah ada MoU diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi civitas akademika untuk menjadi bagian dari pengadaan.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UMY mengatakan, manajemen logistik saat ini sangat menarik dan canggih. Sejarahnya, banyak profesor yang belajar dari US Navy pada perang dunia ke II. Perusahaan besar memiliki global logistik yang kuat, sehingga mampu bertahan dan berekspansi,” tambahnya.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Titin Purwaningsih berharap dengan kerjasama ini bisa meningkatkan kegiatan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mahasiswa.
0 Response to "Melalui Kuliah Umum, Ketua LKPP Perkenalkan Pengadaan Lebih Dini Ke Mahasiswa"
Post a Comment