Selain Barang dan Jasa, Kontraktor juga Bakal Masuk Kedalam E-katalog

Selain Barang dan Jasa, Kontraktor juga Bakal Masuk Kedalam E-katalog - LKPP mulai menggagas Competitive Catalogue (Comcat) untuk menunjang pelaksanaan pengadaan, khususnya pengadaan konstruksi atau kontraktor. Comcat merupakan produk pengembangan katalog lokal dan e-tendering berbasis daring yang dapat mengakumulasi perhitungan total biaya dan melakukan seleksi penyedia secara otomatis berdasarkan database dalam waktu singkat hanya satu jam.

“Comcat (Competitive Catalogue) itu adalah katalog tapi yang dipilih bukan barang jasa, tapi kontraktor. Jadi ada mesin kemudian mesin itu diisi (data dan spesifikasi) kontraktor-kontraktor,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo beberapa waktu lalu, di kantor LKPP.

Lewat comcat, pemenang lelang bisa ditentukan dalam waktu satu jam. Beberapa di antaranya, dilakukan melalui penerapan analisis harga satuan, vendor management system, sistem kendali dan kualifikasi penyedia, serta penerapan sistem kendali SDM dan hasil pekerjaan.

Agus mengatakan, gagasan pembuatan Comcat (Competitive Catalogue) didasari atas keinginan membuat  layanan tersistem yang menggabungkan spesifikasi dan data harga untuk mendapatkan hasil penawaran terbaik dalam waktu yang sangat singkat.

Nantinya Pemprov DKI akan menjadi pioner penerapan aplikasi ini. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta  dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi dengan tetap memerhatikan aspek akuntabilitas.

Agus menambahkan, kemampuan sistem ini masih terbatas pada perhitungan biaya untuk desain konstruksi sederhana. Menurutnya, perhitungan volume ready mix, misalnya, tidak dapat menjadi variabel tolok ukur untuk konstruksi dua desain yang berbeda.

Beberapa pekerjaan konstruksi yang dikerjakan melalui sistem tersebut seperti perbaikan trotoar, jalan, dinding turap, dan lainnya “Kalau bentuknya kaya Patung Pancoran, ‘kan nggak bisa dihitung manual,” ujar Agus.

Konsultan pengadaan barang/jasa Djamaluddin Abubakar mengatakan, penerapan sistem ini diharapkan akan mendapatkan harga yang lebih transparan, kualitas  yang terpantau dan juga membantu pengembangan dan pembinaan terhadap penyedia.

Penetapan harga yang wajar, menurut Djamaluddin, akan menutup kemungkinan bagi penyedia untuk melakukan permainan. “Tentunya kontraktor-kontraktor yang main banting-bantingan, kadang-kadang harga tidak rasional—yang menyiapkan cheating dari awal—,itu dari awal sudah kami hilangkan,” ujarnya.

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas penerapan sistem ini, menurut Djamaluddin, nantinya penyelenggaraan pengadaan harus tetap berprinsip pada efektivitas. Selain itu, sumber daya manusia yang dilibatkan harus efisien. “Tetap ada persaingan dengan koridor-koridor yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penyedia,” terangnya.

Disadur : lkpp(dot)go(dot)id

Tweet