Menteri Polhukam : Pengadaan Helikopter Kepresidenan Jangan Terus Dikritik

Helikopter Jenis AW-101

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengadaan helikopter VVIP Kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 jangan terus dikritik. Karena, Pengadaan helikopter tipe AW-101 yang merupakan buatan Italia tersebut masih sekedar wacana.

"Jangan terus berburuk sangka dan mengkritiknya (Pengadaan Helikopter Kepresidenan). Itu baru wacana yang dikembangkan. Nanti, jadi atau tidaknya, kita lihat," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta.

Luhut menyampaikan, rencana pengadaan helikopter VVIP Kepresidenan itu akan dibahas kembali setelah Presiden Joko Widodo kembali dari Paris.

(Baca Juga : Pengadaan Belanja Helikopter Kepresidenan Buatan Italia Bakal Dibahas Lagi)

Presiden Jokowi ke Paris untuk menghadiri konferensi perubahan iklim dan telah tiba di Jakarta pada hari Rabu (2/11/2015). Setelah kedatangannya, rencana pengadaan belanja helikopter kepresidenan ini akan dibahas lagi. Karena memang mengingat bahwa helikopter kepresidenan, Super Puma, merupakan helikopter jenis lama yang diproduksi tahun 1980.

TNI Angkatan Udara akan berencana menggantinya dengan yang baru, yaitu Helikopter jenis Agusta Westland AW-101.

Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, yang terdiri dari perahu karet, chaff and flare dispencer (proteksi /anti peluru kendali ), infrared jammer, laser warning dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi crash atau benturan.

Helikopter tersebut mampu mengangkut sebanyak 13 penumpang dan memiliki standar kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas daripada helikopter Super Puma.

Helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 rencananya akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Landasan Udara Halim Perdanakusumah (Lanud Halim), Jakarta.

Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma. Sebelumnya, pasukan tersebut telah tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing (helikopter).

Peremajaan helikopter itu sejalan dengan pengadaan heli serbu AH-64 Apache untuk TNI Angkatan Darat dan helikopter anti-kapal selam untuk TNI Angkatan Laut.

Mayor (Sus) Dodo Agusriadi selaku Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Halim Perdanakusuma menjelaskan, Skuadron Udara 45 selama ini telah mengamankan perjalanan transportasi presiden, wapres, serta pejabat tinggi negara lainnya di Jawa dan luar Jawa.

0 Response to "Menteri Polhukam : Pengadaan Helikopter Kepresidenan Jangan Terus Dikritik"

Post a Comment

Contact Us